Kekuasaan Tidak Langgeng Yang Langgeng Hanya Allah Subhanahu wata'ala

Dalam pidatonya di acara Natal Kasih Damai Perjuangan, Kamis (18/1/2024), Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyinggung tentang kekuasaan. Ia mengatakan bahwa kekuasaan itu tidak langgeng, yang langgeng hanyalah Allah Subhanahu wata'ala.

Pernyataan Megawati tersebut mengingatkan kita bahwa kekuasaan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wata'ala. Ia bisa diberikan kepada siapa saja, dan bisa diambil kembali kapan saja. Oleh karena itu, kita tidak boleh terlena dengan kekuasaan. Kita harus menggunakannya untuk kebaikan dan untuk kepentingan rakyat.

Dalam konteks politik, kekuasaan sering kali menjadi tujuan akhir dari para politisi. Mereka ingin meraih kekuasaan agar bisa meraih kekayaan, prestise, dan pengaruh. Namun, perlu diingat bahwa kekuasaan hanyalah alat. Alat yang bisa digunakan untuk kebaikan, tetapi juga bisa digunakan untuk kejahatan.

Oleh karena itu, penting bagi para politisi untuk menggunakan kekuasaan dengan bijak. Mereka harus sadar bahwa kekuasaan itu tidak langgeng, dan bahwa mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas kekuasaan yang mereka miliki.

Berikut adalah beberapa hal yang bisa dilakukan oleh para politisi untuk menggunakan kekuasaan dengan bijak:

• Gunakan kekuasaan untuk melayani rakyat. Ingatlah bahwa kekuasaan itu titipan dari Allah Subhanahu wata'ala, dan bahwa Anda bertanggung jawab atas rakyat yang Anda pimpin.
• Bersikaplah adil dan jujur. Jangan menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
• Bersikaplah transparan dan akuntabel. Biarkan rakyat mengetahui apa yang Anda lakukan dengan kekuasaan yang Anda miliki.
• Bersikaplah rendah hati dan mau mendengarkan kritik. Jangan merasa diri Anda lebih hebat dari rakyat.

Jika para politisi bisa menggunakan kekuasaan dengan bijak, maka mereka akan bisa menjadi pemimpin yang baik dan bisa membawa kesejahteraan bagi rakyat.

Saya rasa pernyataan Ibu Megawati tentang kekuasaan yang tidak langgeng dan kepemilikan mutlak hanya pada Allah Subhanahu wata'ala merupakan pengingat penting bagi semua pihak, tak hanya politisi tapi juga masyarakat secara umum. Hal ini selaras dengan berbagai perspektif tentang kekuasaan, termasuk dari sudut pandang keagamaan, filosofis, dan sejarah.

Dari sudut pandang keagamaan, banyak ajaran yang mengingatkan bahwa kekuasaan hanyalah amanah atau titipan yang harus digunakan untuk kebaikan. Kepemilikan sejati hanya milik Tuhan, dan manusia hanyalah pengelola yang akan dimintai pertanggungjawaban atas amanah tersebut.

Secara filosofis, konsep kekuasaan juga dibahas dalam berbagai pemikiran. Teori siklus kekuasaan, misalnya, menyatakan bahwa setiap kekuasaan pada akhirnya akan runtuh oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Ini memperkuat argumen bahwa kekuasaan tidaklah abadi.

Melihat sejarah, kita menyaksikan bagaimana imperium-imperium besar yang pernah berkuasa pada akhirnya lenyap. Ini menjadi bukti nyata bahwa kekuasaan bersifat dinamis dan dapat beralih tangan.

Jadi, saya sependapat dengan Ibu Megawati bahwa pengingat tentang sifat tidak langgeng dari kekuasaan sangatlah penting. Hal ini dapat mendorong:

• Sikap rendah hati dan tidak terlena dengan kekuasaan.
• Fokus pada pelayanan kepada rakyat dan penggunaan kekuasaan untuk kebaikan bersama.
• Tanggung jawab dan akuntabilitas dalam menjalankan kekuasaan.
• Penolakan terhadap segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan.

Namun, penting juga untuk dicatat bahwa kekuasaan pada dasarnya bukanlah hal yang buruk. Ketika digunakan dengan bertanggung jawab dan bijaksana, kekuasaan dapat menjadi alat yang efektif untuk membawa perubahan positif.

Oleh karena itu, selain pengingat tentang ketidaklanggengannya, perlu juga didorong diskusi tentang bagaimana menggunakan kekuasaan secara konstruktif dan berorientasi pada kebaikan bersama. Ini melibatkan peran tidak hanya dari para pemegang kekuasaan, tetapi juga dari masyarakat secara keseluruhan.

Saya berharap diskusi tentang pernyataan Ibu Megawati ini dapat menjadi momentum untuk membangun sistem politik yang lebih sehat dan berkeadilan, di mana kekuasaan digunakan untuk melayani kepentingan rakyat dan bukan kepentingan pribadi atau golongan tertentu.