Blockchain di Indonesia tidak hanya terbatas pada cryptocurrency, tetapi juga mulai diadopsi di berbagai sektor lain

Perkembangan cryptocurrency di Indonesia hingga saat ini menunjukkan tren yang sangat positif dan pesat, didorong oleh minat masyarakat yang tinggi, dukungan regulasi, serta adopsi teknologi blockchain yang semakin meluas. 

Berikut adalah gambaran terkini berdasarkan informasi yang tersedia:

1. Pertumbuhan Investor dan Transaksi

• Hingga akhir 2023, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mencatat ada 18,51 juta investor aset kripto di Indonesia, naik 9,8% dari awal tahun. Jumlah ini terus bertambah, dengan laporan dari Kementerian Perdagangan menyebutkan lebih dari 20 juta investor hingga April 2024.
• Nilai transaksi kripto juga melonjak signifikan. Pada 2023, transaksi mencapai Rp 149,25 triliun, meskipun turun dari Rp 306,4 triliun di 2022 akibat pasar bearish. Namun, pada 2024, transaksi kembali meningkat tajam, mencapai Rp 211 triliun hingga April, dan posts di X pada Maret 2025 menyebutkan angka Rp 44,07 triliun untuk Januari 2025 saja, menunjukkan kenaikan 104% dari Januari 2024.
• Pertumbuhan ini didukung oleh pemulihan pasar global pada 2023, dengan kapitalisasi pasar kripto dunia naik 108% dan jumlah pemilik kripto global mencapai 580 juta orang.

2. Regulasi yang Mendukung

• Sejak 2018, kripto diakui sebagai komoditas di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018, bukan alat pembayaran sah (hanya Rupiah yang diizinkan).
• Pada 2019, Bappebti mengeluarkan Peraturan Nomor 5 Tahun 2019 untuk mengatur perdagangan aset kripto, diikuti oleh regulasi tambahan seperti Peraturan Nomor 13 Tahun 2022 dan UU P2SK 2023, yang akan mengalihkan pengawasan dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat Januari 2025.
• Indonesia juga sedang menyiapkan bursa kripto nasional, yang diklaim akan menjadi yang pertama di dunia, menunjukkan ambisi menjadi pusat kripto di Asia.

3. Peran Platform Lokal

• Platform seperti Tokocrypto memimpin pasar dengan pangsa 43% (data CoinMarketCap 2023), memiliki lebih dari 3,2 juta pengguna, dan transaksi harian rata-rata di atas US$30 juta. Tokocrypto juga mengembangkan Toko Token (TKO), token lokal terbesar dengan kapitalisasi pasar US$52 juta.
• Platform lain seperti Indodax mencatat 5 juta pengguna pada 2022, sementara perusahaan global seperti Binance dan startup lokal seperti Pintu dan Nanovest turut memperluas akses masyarakat.

4. Adopsi dan Minat Masyarakat

• Minat terhadap kripto di Indonesia sangat tinggi, terutama di kalangan generasi muda. Data 2023 menunjukkan 23,7% pelanggan aset kripto adalah mahasiswa. Provinsi seperti Bali, DKI Jakarta, Banten, Jogjakarta, Kepulauan Riau, dan Jawa Barat menjadi pusat minat tertinggi (riset CoinFolks 2022).
• Diskusi di media sosial meningkat 243% dari Juli-Desember 2023 (NoLimit Dashboard), fokus pada harga Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), NFT, dan blockchain.

5. Tantangan dan Prospek

• Tantangan: Penipuan masih menjadi isu besar, seperti kasus platform ilegal di Turki yang merugikan investor. Fluktuasi harga juga menimbulkan risiko tinggi.
• Prospek: Dengan regulasi yang semakin matang, masuknya investor institusi, dan tren global seperti ETF Bitcoin serta halving Bitcoin, Indonesia berpotensi menjadi pusat kripto Asia. Transaksi Rp 850 triliun pada 2021 menunjukkan potensi ekonomi jangka panjang.

Kesimpulan

Perkembangan kripto di Indonesia hingga Maret 2025 menunjukkan akselerasi yang luar biasa, didukung oleh regulasi proaktif, pertumbuhan investor, dan platform lokal yang kuat. Meski ada risiko, minat masyarakat dan komitmen pemerintah menjadikan Indonesia sebagai pemain penting di pasar kripto global. Untuk informasi lebih real-time, pantau laporan resmi Bappebti/OJK atau platform seperti Tokocrypto dan Indodax.

Blockchain di Indonesia tidak hanya terbatas pada cryptocurrency, tetapi juga mulai diadopsi di berbagai sektor lain, menawarkan solusi untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan keamanan. Berikut adalah perkembangan penggunaan blockchain di sektor-sektor non-kripto di Indonesia hingga Maret 2025, berdasarkan tren dan informasi yang tersedia:

1. Keuangan dan Perbankan

• Bank Indonesia (BI): BI sedang menjajaki Central Bank Digital Currency (CBDC) bernama Digital Rupiah. Uji coba dimulai pada 2022 dengan fokus pada efisiensi pembayaran lintas batas dan inklusi keuangan. Pada 2024, BI melaporkan kemajuan dalam pengembangan infrastruktur blockchain untuk mendukung ini, dengan target peluncuran bertahap di 2025-2026.
• Perbankan Swasta: Bank seperti BRI dan Mandiri mulai mengintegrasikan blockchain untuk layanan seperti pembiayaan rantai pasok (supply chain financing) dan verifikasi transaksi. Misalnya, BRI Agritech menggunakan blockchain untuk melacak pinjaman petani, meningkatkan akuntabilitas.
• Fintech: Startup seperti Xendit dan OVO bereksperimen dengan blockchain untuk pembayaran mikro dan settlement real-time, mengurangi biaya operasional.

2. Logistik dan Rantai Pasok

• Pelindo dan Perdagangan: PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) mengadopsi blockchain untuk melacak kontainer dan dokumen ekspor-impor sejak 2023. Sistem ini mengurangi waktu administrasi hingga 40% dan meminimalkan kecurangan.
• Pertanian: Perusahaan seperti Sayurbox dan TaniHub menggunakan blockchain untuk traceability produk pertanian, memastikan asal-usul barang dari petani ke konsumen. Ini meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk organik atau lokal.
• E-commerce: Tokopedia dan Shopee Indonesia mulai menjajaki blockchain untuk verifikasi keaslian barang, terutama barang mewah, bekerja sama dengan penyedia teknologi seperti VeChain.

3. Pemerintahan dan Administrasi Publik

• Identitas Digital: Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengembangkan sistem berbasis blockchain untuk Identitas Digital Nasional (IDN) sejak 2022. Ini bertujuan mengamankan data pribadi dan mencegah pemalsuan KTP elektronik.
• Pemilu: Pada 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengusulkan blockchain untuk transparansi pemungutan suara, meskipun belum diimplementasikan secara nasional. Uji coba lokal di beberapa daerah menunjukkan potensi pengurangan kecurangan.
• Pengelolaan Aset: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN mulai mengintegrasikan blockchain untuk sertifikasi tanah elektronik, mengurangi sengketa kepemilikan.

4. Kesehatan

• Rekam Medis: Rumah sakit swasta seperti Siloam dan startup kesehatan seperti Halodoc mulai mengadopsi blockchain untuk menyimpan rekam medis pasien secara aman dan terdesentralisasi. Ini memungkinkan akses cepat oleh dokter tanpa risiko manipulasi data.
• Farmasi: BPOM bekerja sama dengan perusahaan blockchain untuk melacak obat-obatan dalam rantai pasok, mencegah peredaran obat palsu. Proyek ini dipercepat pasca-pandemi untuk memastikan keandalan vaksin dan obat.

5. Energi dan Lingkungan

• Energi Terbarukan: PLN menjajaki blockchain untuk perdagangan kredit karbon dan sertifikat energi hijau. Pada 2024, uji coba di Bali memungkinkan rumah tangga menjual kelebihan listrik dari panel surya melalui platform berbasis blockchain.
• Pengelolaan Sampah: Startup seperti Waste4Change menggunakan blockchain untuk melacak daur ulang sampah, memastikan data yang transparan untuk perusahaan dan pemerintah.

6. Pendidikan

• Sertifikasi Digital: Universitas seperti UI dan ITB mulai mengeluarkan ijazah berbasis blockchain sejak 2023, bekerja sama dengan platform seperti Blockcerts. Ini mencegah pemalsuan dan memudahkan verifikasi internasional.
• E-Learning: Platform seperti Ruangguru menjajaki blockchain untuk mencatat pencapaian belajar siswa, memberikan kredensial yang aman dan permanen.

Tantangan

• Infrastruktur: Adopsi blockchain terhambat oleh keterbatasan teknologi di daerah rural dan biaya implementasi yang tinggi.
• Literasi: Pemahaman tentang blockchain di luar komunitas teknologi masih rendah.
• Regulasi: Meski mendukung, regulasi untuk blockchain non-kripto masih dalam tahap pengembangan, menyebabkan ketidakpastian hukum.

Prospek

Dengan komitmen pemerintah melalui proyek seperti Making Indonesia 4.0 dan pertumbuhan ekosistem startup teknologi, blockchain diprediksi akan semakin terintegrasi di sektor-sektor strategis. Kolaborasi antara swasta, akademisi, dan pemerintah—like yang terlihat di Indonesia Blockchain Hub—akan mempercepat inovasi. Hingga Maret 2025, Indonesia tampaknya berada di jalur untuk menjadi pemimpin regional dalam penerapan blockchain di luar kripto, sejalan dengan tren global seperti di Singapura dan Uni Emirat Arab.